MANLAK JAMKESMAS 2011 PDF

Peserta aktif program Jamkesmas atau JKA (setiap Kabupaten/Kota 10 orang dan Balanja Aceh (APBA), yang pada tahun ini merupakan tahun kedua. Pelaksanaan JKA, yang di lapangan sering disingkat “manlak”. schemes (Askes insurance for civil servants, Jamkesmas. insurance for poor egories/OQ/manlak-jkn-bpjs-kesehatan. Accessed 5 May ;10(1) 24 of , BPJS would replace a number of social security patterns of JAMKESMAS members in hospital Insurance (Manlak; ) it is emphasized that.

Author: Goltitilar Kazrami
Country: Netherlands
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 14 January 2006
Pages: 50
PDF File Size: 7.40 Mb
ePub File Size: 5.28 Mb
ISBN: 659-1-83009-316-1
Downloads: 37293
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Majora

Manlak jamkesmas 2011 pdf

Sesuai putusan MK RI yang secara hukum bersifat final tersebut, badan jaamkesmas di daerah dapat didirikan dengan peraturan perundang-undangan di daerah, peraturan daerah, dalam hal ini untuk provinsi Aceh dengan Qanun Aceh. Alternatif Model Pemungutan Iuran. Misalnya biaya transportasi jamkssmas pasien rujukan yang tidak ditanggung Jamkesmas, dalam praktik dibayar dengan dana JKA. Ketentuan Pasal 43 QAK memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan JKA terkait dengan kewajiban Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakannya, melaksanakan program, bekerja sama dengan pihak ketiga, dan perlunya pengaturan tindak lanjut dalam Pergub.

Bantuan iuran ini berasal dari dana bantuan sosial pemerintah dalam upaya mewujudkan jaminan sosial social security di bidang kesehatan. JKA dengan metode per pelayanan, sedangkan Jamkesmas dengan metode paket, yaitu atas dasar jumlah peserta, baik berobat maupun tidak berobat tetap diperhitungkan kebutuhan dan dibayar biayanya.

Ali Ghufron Mukti dan Moertjahjo. Sulastomo,Sistem Jaminan Sosial Nasional: Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah terutama pemerintah desa dalam mendukung program JKA ini mannlak besar.

Di samping itu, juga dapat menimbulkan kesan diskriminasi dalam penentuan standar jenis pelayanan dan obat, dan juga jumlah honorarium petugas yang terlibat di dalam berbagai kegiatan terkait yang serupa. Sedangkan daerah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah tersebut dapat menetapkan standarnya sendiri dengan catatan tidak boleh kurang dari standar minimum nasional tersebut.

Penentuan standar minimum ini berlaku untuk semua daerah dan merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk mengaturnya. Untuk itu, mulai Juni pelayanan persalinan JKA dihentikan dan diganti dengan mengintegrasikannya ke dalam program pemerintah pusat yang bersifat nasional sehingga dapat mencegah program dan pembiayaan ganda untuk keperluan yang sama.

  BUDIDAYA KELENGKENG PDF

Hal ini sejalan dengan dianutnya prinsip asuransi jamkedmas penyelenggaraan jaminan kesehatan sebagaimana telah diuraikan. Dalam pengaturan ini hendaknya pemerintah pusat berpedoman pada standar minimum jaminan kesehatan sosial secara internasional dan melihat pengalaman negara-negara lain yang sudah berhasil di dalam pelaksanaannya.

Sebagai contoh dalam mengatasi kekurangan yang ada pada program nasional seperti jamkesmas dapat ditutupi atau ditambah dengan program tambahan daerah dalam suatu integrasi yang harmonis. Pergub dimaksud diperlukan untuk menindaklanjuti ketentuan yang lebih tinggi lex superior yaitu UU SJSN dan QAK yang menetapkan mekanisme pembiayaan asuransi sosial, yang iuran premi nya ditanggung peserta, dengan catatan peserta yang tidak mampu miskin ditanggung Pemerintah Aceh melalui mekanisme bantuan jamkesmzs.

In long term, this research is aimed at helping Aceh Government in preparing and developing JKA program, so that it can enhance the quality of program achievements.

Melalui pendekatan sosialisasi dan komunikasi demikian akan dapat dicegah kesan negatif politik kekuasaan dengan positif politik kerakyatan dalam perubahan dan penetapan prioritas dan alokasi APBA, karena penduduk Aceh telah mengetahui dan dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Hal ini misalnya dalam penyelenggaraan memerlukan tim pelaksana yang berbeda dalam berbagai tingkatannya sehingga dapat menambah jumlah honorarium yang harus 0211, yang tidak perlu terjadi apabila tim-tim tersebut berada dibawah satu jalur saja.

Hal ini sudah mulai diperkenalkan di dalam pelaksanaan program JKA. An International Analysis Geneva: Hal ini terkait dengan adanya perbedaan cakupan pengertian peserta diantara keduanya. Akibatnya dalam hal tertentu dapat menimbulkan pelaksanaan kegiatan yang kurang efesien dan efektif.

Ketentuan pelaksanaan tersebut menurut QAK dibuat dalam bentuk Pergub. Pemerintah Aceh menyelenggarakan pembiayaan kesehatan JKA. Pengolahan dan Analisis Data. Besarnya minat pemanfaatan JKA ini kemungkinan disebabkan karena pemahaman mereka tentang program dan manfaat JKA itu sendiri.

Yang pertama untuk rakyat Indonesia yang miskin, sedangkan yang kedua untuk seluruh penduduk Aceh yang belum tercakup dalam jamkesmas dan asuransi sosial lainnya baik miskin maupun kaya. Perbedaan ketentuan isi pedoman pelaksanaan lainnya adalah terkait standar jamlesmas dan jenis serta harga obat.

JKA telah memiliki pedoman pelaksanaan sendiri sejak tahunwalaupun belum diberikan dasar hukumnya. Salah satu kelemahan dalam pelaksanaan program JKA terletak pada kepastian akan keberlanjutan pendanaannya karena harus dinegosiasikan Pemerintah Aceh dengan DPRA setiap tahun untuk mendapatkan persetujuan anggaran.

  FSI CANTONESE PDF

Jenis program jaminan yang palinng tua dan penting adalah jaminan sosial kesehatan. Jadi dalam jaminan sosial kesehatan ini Jamjesmas mengadopsi asuransi sosial, walaupun ada bagi peserta tertentu yang masih miskin, iuranya dibayar oleh Negara yang tentunya dari sumber dana publik. Kesiapan Masyarakat dan Pihak Terkait.

Dalam hal ini pertimbangan putusan MK menjelaskan bahwa pusat tidak boleh memonopoli kewenangan dan daerah tidak boleh eksklusif. Hal ini menimbulkan jalur birokrasi yang lebih panjang.

Manlak jamkesmas pdf – |christophe mae beat box|

UUPA inilah yang merupakan dasar hukum utama otonomi khusus Aceh di bidang kesehatan yang berlaku sekarang. Pendanaan melalui metode asuransi bersifat tetap yang dapat mempertahankan keberlanjutan program melalui iuran peserta dan kontribusi pemerintah yang sifatnya tetap. Hal ini akan lebih memudahkan integrasi tersebut dan lebih pro pada otonomi daerah dan tentunya juga otonomi khusus Aceh sejalan dengan UUPA.

Model pemungutan iuran asuransi kepada peserta yang wajib bayar karena bukan penerima bantuan iuran dapat ditetapkan dalam regulasi daerah berbentuk Peraturan Gubernur dengan mempertimbangkan, memodifikasikan, dan mengembangkan dari model pemungutan iuran asuransi sosial yang telah ada, termasuk rancangan Perpres Jaminan Kesehatan. Sumber Pendanaan Pendanaan kesehatan dapat bersumber dari berbagai pihak yang satu sama lainnya perlu diintegrasikan di bawah satu sistem.

JKA manalk dalam QAK, yang memerlukan ketentuan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaan dalam bentuk Pergub. Data kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan dikumpulkan dengan menggunakan sumber dokumentasi hukum, baik yang tercetak maupun yang elektronik. UU SJSN sebagaimana telah dirubah dengan Putusan MK RI memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan atau mendirikan sendiri badan penyelenggara jakmesmas sosial, termasuk jaminan kesehatan sosial di daerah, asalkan terdapat kaitan integrasi dengan program nasional di pusat.

Terdapat 2 Dua Pedoman Pelaksanaan Manlak. Demikian juga dana pelayanan darah Jamkesmas lebih rendah daripada yang dibayar JKA, dalam hal ini sesuai manlak sisanya dapat dibayar dengan dana JKA. Lokasi Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Aceh.